cooltext1447523784
Apakah i+ bisa dijalankan?
Sebelumnya saya juga telah browsing mengenai PJJ, dan baru saja saya mendapatkan hasil yang menarik dan mungkin bisa menjawab pertanyaan saya tersebut. Pada sebuah link dari www.kopertis12.or.id (dapat Anda lihat disini), terdapat pertanyaan-pertanyaan seperti di bawah ini.
Kemudian terdapat juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Dari hasil tanggapan tersebut, apakah Perguruan Tinggi Raharja dapat menyelenggarakan PJJ??
Jawabannya :
Ya. Perguruan Tinggi Raharja, dapat menyelenggarakan PJJ. Karena ….
  • Terdapat produk hukum yang mengatur PJJ, yakni Pemendikbud no.24 Tahun 2012 , sehingga PJJ dapat dilaksanakan. Dalam Pemendikbud no.24 Tahun 2012, terdapat 24 pasal yang berisi aturan seperti : Pengertian PJJ, fungsi, tujuan, karakteristik, lingkup, kurikulum, proses penyelenggaraan PJJ, kewajiban penyelenggara PJJ, modus PJJ, capaian pembelajaran PJJ, dan pembiayaan PJJ serta persayaratan peserta didik PJJ, ijin penyelenggaraan PJJ, mutu PJJ, pelaporan PJJ, pengawasan dan pengendalian PJJ, sanksi dan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri mengenai PJJ. Seperti cuplikan pasal 1 dibawah ini.
  • PTR dapat menyelenggarakan PJJ sesuai dengan aturan Pemendikbud no.24 Tahun 2012 , pada PJJ tiap semester harus menyampaikan laporan bahkan sudah harus terakreditasi BAN-PT sebelum ada lulusan. Sebelum mengusulkan PJJ pun, perkuliahan tatap muka pada PTR sudah terakreditasi BAN-PT.
  • Untuk interaksi langsung PJJ dapat dilakukan melalui fasilitas TPi yang dimiliki oleh PTR. Interaksi langsung secara tatap muka juga dapat dilakukan di kampus PTR.
  • Perijinan penyelenggaraan PJJ yang harus memiliki ijin penyelenggaraan prodi tatap muka penuh dalam bidang studi yang sama minimal terakreditasi B, memiliki USBPJJ, sistem TIK, SDM dan fasilitas yang mendukung. PTR memiliki semua persayaratan perijinannya. Seperti telah menyelenggarakan prodi tatap muka penuh dalam bidang studi yang sama minimal terakreditasi B, sistem TIK, SDM dan fasilitas TPi yang mendukung.
  • Terdapat Panduan penyelenggaraan PJJ dari Kemdiknas Dirjen Dikti 2011 . Untuk menjamin kualitas, penyelenggara program PJJ diharapkan memenuhi persyaratan sbb:
    a. didasarkan pada kegiatan perencanaan yang sistemik berkenaan dengan kurikulum, materi ajar, proses pembelajaran, instrumen dan sistem evaluasi. PTR berpengalaman karena sebelumnya telah menjalani perkuliahan tatap muka.
    b. berbasis TIK. PTR memiliki TPi yang menjadi basis TIK sendiri.
    c. memanfaatkan sistem penyampaian pembelajaran yang inovatif dan kreatif. PTR memiliki metode pembelajaran iLearning dan fasilitas TPi yang sudah di terapkan.
    d. menyelenggarakan proses pembelajaran interaktif berbasis TIK dengan memungkinkan kesempatan tatap muka. PTR memiliki kampus sendiri jika ingin melakukan tatap muka secara langsung.
    e. mengembangkan dan membina tingkat kemandirian dan softskills peserta didik,
    f. menyediakan layanan pendukung yang berkualitas (administrasi akademik, bantuan
    belajar peserta didik, unit sumber belajar untuk layanan administrasi dan peserta didik,
    akses dan infrastruktur). PTR memiliki layanan pendukung PJJ.
  • Produk Hukum Terkait Program Pendidikan Jarak Jauh ( PJJ)
    – UU no. 12 Tahun 2012 : Pendidikan Tinggi,  pasal 31 tentang pendidikan jarak jauh
    – UU no. 20 Tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional, pasal 31 tentang Pendidikan Jarak Jauh
    – PP  no. 17 Tahun 2010: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan beserta penjelasannya , pasal 118-126 tentang pendidikan jarak jauh
    – Permendikbud no. 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Mencabut Permendikbud no. 24 Tahun 2012)
    – Permendikbud no. 24 tahun 2012 : Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada perguruan tinggi (sudah dicabut Permendikbud no. 109 tahun 2013
    Permendikbud no. 20 Tahun 2011 : Penyelenggaraan Program Studi di luar Domisili Perguruan Tinggi
    – Surat Edaran Dirjen Dikti no. 1017/E/T/2011 : Perijinan dan Pelarangan Proses Pembelajaran di Luar Domisili
    – Surat Edaran Ketua BAN-PT tgl 23 Agustus 2011: Penyelenggaraan Prodi di Luar Domisili
    – Surat Edaran Belmawa no.0251/E3.3/2013: Implementasi e-learning pada program studi, Email team elearning
  • Unikom telah juga melakukan kuliah online. http://kuliahonline.unikom.ac.id/kuliahonline.pdf materi perkuliahan, didalam server. Komunikasi dosen dan mhs dilakukan melalui CHAT kontak pd sistem. Unikom juga menyebutkan bahwa PJJ sudah diakui pemerintah pada pasal 31 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003. PTR memiliki server sendiri, komunikasi dapat dilakukan melalui email Rinfo, media pembelajaran dapat memanfaatkan fasilitas TPi.
  • Screenshoot diatas merupakan Fitur Kuliah Online Unikom, untuk PTR dapat menggunakan TPi seperti iDu untuk materi belajar, kelola soal, pengumuman melalui email, dll. Kemudian SiS+ untuk menampilkan dan mencetak hasil nilai keseluruhan.
  • Memiliki sarana PJJ . baik hardware, software maupun jaringan. PTR memiliki fasilitas perangkat komputer, TPi yang dapat diakses secara online, dan jaringan LAN.
  • Univ Hasanudin pun sedang mengembangkan PJJ. Unhas memungkinkan menyelenggarakan PJJ karena punya fasilitas GDLN (the Global Development Learning Network). Adapun fasilitas GDLN terdiri dari video conference dan internet. Bagi  Perguruan tinggi yang akan menjadi mitra Unhas dalam program PJJ nantinya, disyaratkan untuk memiliki fasilitas yang memungkinkan PJJ dengan sistem multimedia digital berupa fasilitas video conferencing and poin unit, display unit, LCD Projector, serta internet access bandwidth. Selain itu, syarat bagi Proram studi yang ingin menyelenggaran PJJ minimal memiliki akreditasi B dari BAN-PT dan memiliki daya tampung yang memungkinkan. PTR sendiri memiliki TPi yang dapat dimanfaatkan dalam PJJ. Kemudian PTR pun sudah memiliki akreditasi B dari BAN-PT. Serta kampus sendiri jika ingin melakukan tatap muka secara langsung.
  • Poltekom juga melakukan hal yang sama. Yakni melakikan gebrakan baru mengenai PJJ. Poltekom menjalin kerjasama dengan beberapa SMK IT di Malang sebagai sub kampus. Guru dari masing-masing sekolah akan menjadi asisten dosen pembimbing Poltekom.
  • Univ Brawijaya pun sedang menyusun proposal dan ijin PJJ. Untuk meningkatkan jumlah APK (Angka Partisipasi Kasar), UB telah membuka beberapak kampus di Kediri dan Jakarta. Tetap akan dibutuhkan pertemuan tatap muka untuk praktikum minimal lima persen. Menurut Rektor tsb, PJJ bisa berupa matakuliah ataupun program studi.
Views All Time
Views All Time
258
Views Today
Views Today
1

1 Comment

  • hanidewi

    Oke kiki..
    Berawal lah dari sini..

    Good job…
    Berikan high light u hal yang ingin sampaikan..
    Dan compare dengan yang sudah kita miliki..

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.